Jumat, 10 November 2023 – 02:40 WIB
Jakarta – Pihak Istana melalui Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan tak ada intimidasi dan intervensi politik dari aparat terkait Pemilu 2024. Dia mengatakan demikian karena adanya tudingan intimidasi aparat di kantor DPC PDIP Solo, Jawa Tengah.
Moeldoko bilang aparat TNI-Polri bergerak atas perintah pimpinannya sehingga jauh sekali kalau dikaitkan melakukan intimidasi ke partai politik. “Tidak ada lah itu. Sama sekali enggak ada lah seorang pimpinan di TNI-Polri yang memberikan petunjuk, apalagi ini berkaitan dengan partai politik. Yang saya pahami selama ini, no lah itu. Jauh sekali itu,” kata Moeldoko di Jakarta pada Kamis, 9 November 2023.
Namun, ia menuturkan jika ada aparat di tingkat bawah yang keluar dari kebijakan garis komando maka perlu diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. “Kalau seandainya, umpamanya ada prajurit di bawah salah melakukan sesuatu, ya itu sanksinya cukup yang bersangkutan, karena bukan menjadi sebuah kebijakan garis komando begitu,” ujarnya.
Maka itu, Moeldoko minta masyarakat agar melaporkan bila melihat adanya pelanggaran atau intervensi yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri. Sebab, kata dia, Presiden Jokowi berulang kali menegaskan aparat TNI dan Polri harus netral dalam Pemilu.
“Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto sebelumnya sudah menyampaikan tanggapan soal aparat polisi yang mendatangi markas DPC PDIP Solo. Menurut dia, kedatangan polisi itu bukan hanya di Solo, tetapi markas PDIP di berbagai daerah.
Menurut dia, kedatangan aparat polisi ke markas PDIP tak ada kaitannya dengan fungsi dan tugas Polri. Bagi Hasto, mengherankan aparat polisi mendatangi kantor DPC Partai yang tak ada kegiatan.
Dia pun menyebut cara polisi datang itu sebagai intimidasi.
“Di beberapa tempat ada aparat kepolisian yang datang ke kantor partai yang melakukan fungsi-fungsi yang tidak ada kaitannya dengan fungsi Polri yang menanyakan rapatnya berapa kali, tanya yang hadir, itu semua betul-betul intimidasi,” kata Hasto di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis, 9 November 2023.
Hasto menuturkan pihaknya bergegas mengambil sikap dengan membentuk tim hukum. Kata dia, dengan tim hukum juga untuk melakukan advokasi terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat kepolisian.
“Maka kami langsung bersikap dan membentuk tim hukum untuk melakukan advokasi, dengan melihat masifnya kecenderungan abuse of power tersebut,” jelas Hasto.
