Kepopuleran Baliho Ganjar-Mahfud dalam Konteks Kunjungan Jokowi ke Bali Dipandang Sesuai untuk Menjaga Netralitas.

Rabu, 1 November 2023 – 08:52 WIB

Jakarta – Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang menertibkan semua atribut termasuk baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat kunjungan kerja Presiden Jokowi dinilai sudah benar. Langkah itu dianggap menjadi bagian dari upaya menjaga netralitas aparat negara.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai langkah Pemprov Bali yang dipimpin oleh Penjabat (PJ) Gubernur Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Jokowi dalam menjaga netralitas aparat negara. “Untuk menjaga netralitas sesuai perintah Presiden agar semua netral. Itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif dilakukan,” kata Ujang saat dihubungi pada Selasa, 31 Oktober 2023.

Atribut termasuk baliho yang ditertibkan itu berada di tiga lokasi yang akan dilewati Presiden Jokowi. Agenda kunjungan kerja Jokowi adalah mengunjungi Gianyar dengan mendatangi SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.

Penertiban atribut juga dilakukan oleh petugas di kawasan Renon, Denpasar. Lokasi tersebut adalah tempat makan siang Presiden Jokowi dan rombongan sebelum bertolak ke Nusa Dua.

Upaya aparat dalam penertiban atribut juga dilakukan karena belum memasuki masa kampanye sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Ujang, langkah itu juga dilakukan untuk menghindari berbagai tuduhan yang bisa dialamatkan kepada Jokowi. Dia mengatakan hal tersebut karena Jokowi sudah menyampaikan kepada seluruh aparat negara agar bersikap netral. “Untuk menghindari tuduhan-tuduhan spekulatif terhadap presiden yang nantinya dianggap mendukung pihak tertentu, berat sebelah, dan sebagainya,” tutur Ujang.

Dia juga menambahkan bahwa penertiban atribut politik sebenarnya sesuai dengan keinginan masyarakat agar aparat negara, termasuk Jokowi sebagai Presiden RI, bersikap netral. Dengan demikian, diharapkan kontestasi Pilpres 2024 dapat berlangsung dengan adil. “Kunjungan kerja Jokowi itu untuk menjaga netralitas hal yang baik, positif saja. Itu yang memang diinginkan oleh publik, bukan?” ujar Ujang.

Penjelasan Pemprov Bali

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi adanya video penggeseran baliho salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Bali menjelang kunjungan kerja Jokowi. Made menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga netralitas dan estetika. “Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho tersebut agar estetika terjaga,” ujar Mahendra.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Indra, juga memperkuat penjelasan kebijakan tersebut berlaku untuk semua atribut alat peraga kampanye (APK) seperti baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden serta bendera dan lain-lain yang terpasang di lokasi kunjungan kerja Jokowi. Lokasi tersebut antara lain Balai Desa Batubulan dan Pasar Bulan, Batubulan, Kabupaten Gianyar.

Menurut Dewa Indra, hal tersebut juga telah disepakati oleh semua pihak dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) persiapan kedatangan Jokowi yang melibatkan pihak Istana pada Minggu, 29 Oktober 2023. Dia mengatakan bahwa sudah disepakati bersama bahwa lokasi kunjungan kenegaraan Presiden harus dibersihkan dan dirapikan dengan baik.

“Termasuk keberadaan baliho, spanduk, dan alat peraga lainnya yang tidak ada kaitannya dengan substansi kunjungan Presiden kita bersihkan dalam radius 200 meter,” kata Dewa Indra di Denpasar, Bali, pada Selasa, 31 Oktober 2023.

Dia juga menjelaskan bahwa APK, termasuk baliho yang ditertibkan, akan dipasang kembali setelah acara selesai. Dia meminta agar kebijakan tersebut tidak diinterpretasikan sebagai upaya politik yang bersifat tendensius. “Kami di Pemprov Bali selalu berkomitmen untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan daerah terhadap kondisi politik saat ini,” ujar Dewa Indra.